Rembang – Pemerintah Kabupaten Rembang menyiapkan birokrasi pemerintahan berbasis e-kinerja. Siapa pegawai yang rajin bekerja, maka akan mendapatkan penghasilan lebih besar, ketimbang pegawai yang malas atau seadanya dalam beraktivitas.
Bupati Rembang, Abdul Hafidz menyampaikan hal itu di sela – sela pelantikan 146 orang pejabat di lantai IV Gedung Setda Rembang, Senin (21 Januari 2019).
Menurutnya, saat ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masih menghitung analisis beban kerja dan evaluasi jabatan. Jika pada tahun 2019 selesai, maka e-kinerja akan mulai diberlakukan tahun 2020 mendatang. Semangat dari e-kinerja tak hanya untuk menambah tunjangan pegawai, tetapi yang paling penting adalah tujuan akhir, demi memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
“Jadi nggak perlu cemas, aku wayahe mundhak kok gak dinaik – naikkan. Ojo kuwatir, mbesuk sopo sing sregep, yo kuwi sing bayarane akeh. Pak Bakti Sekda, pak Mualif Asisten Sekda sama BKD sudah tak kasih tugas untuk melakukan analisis beban kerja. Kalau beres tahun ini, 2020 sudah masuk e-kinerja, “ ungkapnya.
Abdul Hafidz menambahkan biasanya rotasi jabatan berlangsung pada hari Selasa atau Jum’at. Pihaknya sengaja memilih hari Senin, agar luar biasa. Ia membeberkan sesuai filosofi Jawa dan ilmu titen, hari Senin Legi mengandung arti positif dan negatif. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pegawai yang dilantik.
“Senin Legi itu murah hati, sederhana, luwes dalam bergaul, pintar membuat orang di sekitarnya menjadi nyaman, suka menolong tanpa pamrih dan dermawan. Semoga termotivasi. Lha Senin Legi juga ada kelemahan, yakni jorok, gegabah, tidak teguh pendirian, supaya nantinya dapat dihindari, “ imbuh Hafidz.
Mutasi jabatan pada periode kali ini, berjumlah 146 orang pegawai. Rinciannya, pengawas sekolah 8, kepala sekolah 2, pejabat fungsional sebanyak 84 dan pejabat administrator 52 orang. Menurut Bupati, khusus pelantikan pengawas dan kepala sekolah memang sempat tertunda sekira 1 tahun, karena menunggu kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tapi belakangan sudah ada kejelasan. (Musyafa Musa).
