Sudah Dapat Perintah, Bupati Blak – Blakan Soal Seleksi P3K
Keluh kesah tenaga honorer (suarapgri.com).
Keluh kesah tenaga honorer (suarapgri.com).

Rembang – Pemerintah Kabupaten Rembang sudah mendapatkan perintah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, untuk mendata pegawai kontrak. Baik yang dikontrak oleh daerah maupun dinas. Instruksi tersebut disinyalir terkait rencana seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Bupati Rembang, Abdul Hafidz menuturkan kemungkinan besar seleksi P3K akan berlangsung pada tahun 2019. Mengenai syarat – syarat khusus, pihaknya belum mendapatkan dokumen tertulis. Nanti kalau sudah ada kepastian, ia berjanji akan langsung diumumkan melalui website resmi Pemkab Rembang.

“Sementara baru perintah dari kementerian untuk mendata pegawai kontrak. Kalau syarat – syaratnya seperti apa, kami masih menunggu hitam di atas putih dari pemerintah pusat. Tapi menurut informasi yang saya terima, perekrutan P3K diadakan tahun 2019 ini mas, “ bebernya.

Abdul Hafidz menambahkan pegawai kontrak tidak serta merta diangkat menjadi P3K. Tetapi harus melewati tahapan seleksi, sama halnya seperti penerimaan aparatur sipil negara (ASN).

Dari sisi gaji dan tunjangan, antara pegawai P3K dengan ASN sama. Begitu pula jenjang kariernya, pegawai P3K dapat menduduki jabatan struktural, seperti Kepala Seksi, Kepala Bagian bahkan Kepala Dinas/Instansi. Yang membedakan, kalau ASN menerima pensiun, sedangkan P3K tidak.

“Jadi nantinya pegawai pemerintah itu ada 2 macam, ASN sama P3K. Semangat atau roh dari seleksi P3K ini supaya tetap memiliki semangat tinggi dalam bekerja, biar mereka nanti dapat dikontrak lagi. Jangan sampai semua aparatur pemerintah semakin lama semakin kendor. Soal penerimaan, masyarakat jangan spekulasi macam – macam. Ditunggu saja pokoknya, “ imbuh Bupati.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana menyampaikan dalam perekrutan P3K, pemerintah akan mengutamakan untuk 3 sektor dulu, yakni tenaga pendidikan, kesehatan dan petugas penyuluh pertanian. Sebagaimana kami lansir dari surya.co.id, Bima menimpali seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja memprioritaskan pegawai honorer. Kebijakan tersebut peluang bagi pegawai honorer kategori II yang belum diangkat menjadi ASN. (Musyafa Musa).

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *