Bupati Blak – Blakan Alasan 5 Hari Kerja, Muncul Keluhan Warga
Pegawai negeri atau aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Rembang mengikuti apel pagi, belum lama ini.
Pegawai negeri atau aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Rembang mengikuti apel pagi, belum lama ini.

Rembang – Bupati Rembang, Abdul Hafidz blak – blakan mengenai perubahan jam kerja di lingkungan Pemkab Rembang, dari yang semula 6 hari, kini menjadi 5 hari masuk kerja mulai awal tahun 2019 ini.

Abdul Hafidz mengungkapkan berdasarkan analisa 6 hari kerja, ternyata para pejabat daerah umumnya tetap pulang sampai sore, rata – rata pukul 15.00 – 16.00 Wib. Padahal mestinya sesuai jam pulang, pukul 13.30 Wib. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan, 6 hari diubah ke 5 hari kerja. Tujuannya, kalau Sabtu dan Minggu libur, para pegawai terutama pejabat daerah memiliki waktu yang cukup untuk istirahat.

Pertimbangan lain, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat memberlakukan 5 hari kerja. Kalau Pemkab Rembang tetap 6 hari kerja, kurang sinkron dalam hal konsultasi maupun efektivitas. Meski demikian pihaknya akan menguji lebih dalam, ideal mana antara 5 hari dan 6 hari kerja.

“Para pejabat kita itu pulangnya sampai jam 3 hingga 4 sore, rapat – rapat biasanya. Tentu perlu menurunkan tensi, dengan istirahat yang cukup biar fresh di dalam menjalankan tugas. Coba nanti kita uji, lebih manfaat mana, antara 5 hari dan 6 hari kerja, “ ujarnya.

Hafidz membantah perubahan tersebut, karena dirinya banyak mendapatkan tekanan dari kalangan pegawai atau sekedar ikut – ikutan dengan daerah lain. Yang jelas ia menekankan pegawai masuk sesuai ketentuan, 37,5 jam setiap pekan. Sedangkan instansi yang memberikan pelayanan di instansi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, kemudian kantor kecamatan, Puskesmas, rumah sakit dan sektor pendidikan, tetap masuk pada hari Sabtu. Menurutnya, tidak akan memicu kecemburuan, karena sudah ada pengaturan.

“Tekanan nggak ada ya, kalau masukan iya memang. Makanya dilakukan kajian. Sedangkan untuk desa, tidak masuk dalam aturan kebijakan ini. Pemerintah desa bersifat mandiri atau otonom, monggo terserah menerapkan, “ imbuhnya.

Sementara itu, Madi, seorang warga meminta setelah perubahan 5 hari kerja, harus dipastikan operasional kantor kecamatan tetap berjalan pada hari Sabtu. Menurutnya, sering membingungkan masyarakat, karena saat datang ingin meminta pelayanan, pejabat berwenang di tingkat kecamatan justru tidak masuk kerja, sehingga staf yang piket tak berani memutuskan. Ujung – ujungnya pelayanan tidak konsisten dan warga diminta mengurus pada hari berikutnya.

“Yang jadi masalah adalah pelayanan hari Sabtu, itu yang sering muncul saat dulu 5 hari kerja. Kita datang jam 9 pagi, kantor kecamatan sepi. Alasannya macam – macam, yang ngurusi nggak datang lah. Mau minta tanda tangan nggak bisa, ya diminta datang Senin pekan depan. Beda kalau Sabtu masuk kerja, pasti di kantor kecamatan ramai pegawai, “ keluhnya. (Musyafa Musa).

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *