Rembang – Bupati Rembang, Abdul Hafidz memerintahkan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga untuk mengidentifikasi guru honorer yang melakukan mogok kerja.
Bupati merasa prihatin jika guru melakukan mogok mengajar, karena tindakan tersebut merugikan pendidikan anak – anak. Ia meminta kalangan guru honorer lebih memperhatikan kelangsungan aktivitas pembelajaran.
Menurutnya pemerintah sudah menampung aspirasi tenaga honorer. Kalau memang belum bisa diangkat menjadi calon aparatur sipil negara, ada mekanisme lain berupa seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang statusnya hampir sama dengan aparatur sipil negara.
“Saya belum terima laporan, tapi kalau ada, identifikasi siapa saja yang mogok. Jangan sampai masalah pendidikan terganggu, karena masalah ini. Pemerintah memang belum angkat semuanya, tapi paling nggak sudah ada respon. Termasuk PPPK itu jadi solusi, “ tutur Bupati.
Abdul Hafidz menambahkan jika pegawai honorer menuntut langsung diangkat menjadi CASN sekarang, negara bisa bangkrut. Ia mengimbau guru memahami secara utuh, sehingga jangan menelantarkan pendidikan anak.
“Kalau main keras – kerasan, yang rugi masyarakat sendiri. Pemerintah tetap akan memantau. Jika nggak ada yang mengajar, bisa saja pengawas dan penilik sekolah kita arahkan untuk mengajar, “ imbuhnya.
Sebelumnya, pengurus Forum Honorer Indonesia Kabupaten Rembang memutuskan melakukan mogok atau cuti mengajar antara tanggal 15 – 31 Oktober 2018.
Kalangan guru honorer ini memasang banner di titik – titik strategis yang isinya meminta maaf kepada siswa dan masyarakat, terkait aksi tersebut. Mereka juga memohon do’a kepada masyarakat, sekaligus mau berempati atas perjuangan tenaga honorer. (Musyafa Musa).
