Ketika Banyak Kursi Mlompong, Ini Yang Dilakukan Ketua BK DPRD
Kehadiran anggota DPRD Rembang yang minim saat sidang paripurna, Jum’at pekan ini.
Kehadiran anggota DPRD Rembang yang minim saat sidang paripurna, Jum’at pekan ini.

Rembang – Rendahnya kepedulian anggota DPRD Rembang dalam menghadiri sidang paripurna dikeluhkan oleh rekan – rekan mereka sendiri, yang duduk di Badan Kehormatan DPRD.

Saat sidang paripurna Perubahan APBD 2018 Jum’at pekan ini, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD, Gatot Paeran sampai harus mengabsen kehadiran anggota dewan dari atas mimbar. Semula pada Jum’at pagi masih relatif banyak anggota dewan yang datang. Namun begitu sidang paripurna dilanjutkan setelah sholat jum’at, ternyata sebagian besar mangkir, ditandai banyaknya kursi kosong. Dari total 44 orang pimpinan dan anggota DPRD, hanya sekira 20 an saja yang mengikuti lanjutan sidang paripurna.

Kebetulan Gatot Paeran mendapatkan giliran membacakan pandangan umum Fraksi Karya Sejahtera. Gatot yang juga Ketua Badan Kehormatan DPRD, terlebih dahulu mengabsen anggota DPRD. Gatot bahkan meminta wartawan untuk mencatat, supaya masyarakat mempunyai penilaian. Setidaknya untuk bahan pertimbangan ketika akan memilih dalam Pemilu Legislatif 2019 mendatang.

“Saya akan absen yg ikut sidang paripurna ini. Fraksi PPP dari 10 orang yang hadir hanya 5, Fraksi Demokrat dari total 8 yang datang hanya 2, Fraksi PKB dari 6 hanya 2 orang, PDI Nasdem dari 8 yang hadir 4 orang. Maaf agar dicatat nanti dalam Pemilu menjadi bahan pertimbangan. Yang Fraksi Karya Sejahtera hadir semua, PAN – Hanura dari 4, hadir 1 orang, Gerindra dari 5 orang juga cuman 1, “ terangnya.

Malasnya sebagian anggota DPRD menghadiri sidang – sidang penting semacam itu, membuat masyarakat kecewa. Rohmat, warga di Jl. Pemuda Rembang menganggap seharusnya ada aturan lebih ketat. Kalau anggota DPRD tidak hadir dalam sidang paripurna, tunjangan mereka dipotong saja, guna menjunjung asas keadilan.

“Aturan sanksi bagi anggota DPRD terlalu longgar. Kalau 1 kali sidang paripurna nggak tampak ya sebaiknya ada potongan tunjangan. Jangan kemudian diakumulasi berapa kali sidang paripurna, pasti akan mudah dimainkan, “ keluhnya. (Musyafa Musa).

News Reporter

Tinggalkan Balasan