Keluhan Pengeringan Lahan, Pemkab Rembang Lontarkan Alasan Penolakan
Lahan pertanian di pinggiran Kota Rembang semakin terdesak oleh perumahan.
Lahan pertanian di pinggiran Kota Rembang semakin terdesak oleh perumahan.

Rembang – Warga mempertanyakan susahnya proses pengeringan atau alih fungsi lahan, meski tanah tersebut sebelumnya sudah bersertifikat.

Ningrum, warga Desa Sridadi, Rembang mengatakan sempat membeli tanah di Desa Turusgede. Tanah telah mengantongi sertifikat. Namun karena pembelian tanah tidak keseluruhan atau hanya separuh, maka harus dipecah. Untuk mengurus sertifikat baru, status lahan harus kering dulu. Ia bingung, manakala mengajukan pengeringan ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja, permohonan ditolak, karena lokasi yang diajukan termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

“Posisi tanahnya Mbesi ke timur, masuk Desa Turusgede. Tanah itu sudah bersertifikat. Yang saya heran, ketika mau dipecah malah nggak bisa. Permohonan saya ditolak, mohon solusinya kalau seperti ini, “ kata Ningrum.

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang, Teguh Gunawarman menanggapi pihaknya tentu tak sekedar menolak, tetapi mempunyai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketika dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang menyampaikan lokasi lahan berstatus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), maka petugas perizinan tinggal menyesuaikan. Semua berdasarkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang. Meski demikian, warga bisa mengusulkan perubahan, sehingga menjadi bahan masukan, ketika nantinya berlangsung revisi Perda RTRW.

“Kami menolak, lantaran mengacu tata ruang. LP2B ibaratnya lahan yang dilindungi. Rekomendasi tekhnis dari dinas terkait memungkinkan nggak. Apalagi masalah seperti ini sudah melalui rapat yang diketuai oleh Asisten I. Tapi monggo jika warga keberatan, lalu mengusulkan ada perubahan, “ ujarnya.

Sementara itu, Bupati Rembang, Abdul Hafidz membeberkan Perda RTRW boleh direvisi, asalkan sudah berjalan minimal 5 tahun. Di Kabupaten Rembang, Perda RTRW disahkan tahun 2011 lalu. Artinya tahun 2018 ini, sudah memungkinkan direvisi. Tapi yang perlu diingat, Perda RTRW kabupaten harus sejalan dengan Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah maupun pusat. Jika nantinya Perda RTRW provinsi ditetapkan, maka Kabupaten Rembang baru akan melakukan perubahan.

“Yang jelas kita nggak bisa jalan sendiri, kalau soal RTRW. Kami masih menunggu gimana perkembangan RTRW provinsi. Nanti detailnya sepeti apa, kami sesuaikan dengan perkembangan masyarakat, “ terang Bupati.

Bupati menyarankan kepada warga ikut menyampaikan usulan tertulis kepada DPU Dan Tata Ruang. Mengingat seiring dengan perkembangan waktu, Perda RTRW mendesak ditata ulang, untuk mengakomodir kepentingan masyarakat. (MJ – 81).

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *