Rembang – Persoalan penerima bantuan Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kabupaten Rembang masih saja memunculkan kegalauan bagi kalangan pelajar.
Rata – rata, mereka mengeluhkan warga tidak mampu, namun sampai sekarang belum mengantongi KIP.
Bupati Rembang, Abdul Hafidz menjelaskan pendataan awal dari pemerintah pusat. Ia menyarankan kalau ada masalah semacam ini, segera dikomunikasikan dengan sekolah masing – masing. Pasalnya, masih ada kesempatan untuk mengajukan usulan calon penerima KIP.
“Kadang antara data dengan fakta di lapangan nggak sesuai. Lha ini yang memicu keresahan. Tapi silahkan siswa menyampaikan kepada sekolah, nanti biar ditindaklanjuti. Masih ada kesempatan kok, “ jelas Hafidz.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Rembang, Mardi membenarkan beberapa kali ada warga datang ke kantornya, menanyakan kenapa anaknya tidak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar, padahal berasal dari keluarga tidak mampu.
Ia mendorong segera usul lewat sekolah, kemudian pihak sekolah akan memasukkan identitas siswa melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dapodik yang masuk ke data Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, akan diverifikasi. Jika memenuhi syarat, maka baru terbit kartunya.
Lalu bagaimana jika pengusulan siswa masih duduk di SMP, tapi kartu KIP baru turun dikala siswa sudah lulus dan melanjutkan ke jenjang SMA ? Mardi mempersilahkan berkoordinasi dengan sekolah terakhir, agar nantinya data direvisi.
“Misalnya dari SMP diusulkan, tapi turunnya kartu pas siswa tersebut sudah di SMA. Ya tentu sampaikan sama pihak SMA, biar ada koreksi. Daerah sendiri nggak bisa ngasih keputusan, jalurnya tetap langsung ke pusat, “ beber Mardi.
Sebelumnya di Kabupaten Rembang banyak sekali keluhan Kartu Indonesia Pintar tidak tepat sasaran. Salah satunya, siswa sudah lulus atau bahkan telah menikah, ternyata KIP baru diterima pemerintah desa. Pihak desa terpaksa menahan kartu tersebut, karena khawatir menimbulkan kesalahpahaman masyarakat. (MJ – 81).
