Rembang – Ratusan pegawai Perhutani dari Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kebonharjo dan KPH Mantingan, Rembang, Senin siang (26 Maret 2018) berangkat demo ke Jakarta, menuntut kenaikan gaji. Dari poster yang dibawa, terlihat upah yang diminta minimal sebesar Rp 7,5 Juta.
Ketua Serikat Karyawan KPH Kebonharjo, Anwar Rifai mengatakan dari Kebonharjo mengerahkan 98 orang. Nantinya peserta aksi akan mengawali sholat di Masjid Istiqlal dulu, bergabung dengan pegawai Perhutani dari daerah lain. Setelah itu pada hari Selasa (27/03), ribuan pegawai Perhutani se Indonesia siap mengggelar demo di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), meminta peningkatan kesejahteraan.
Pria warga Desa Ngemplak Kecamatan Lasem yang biasa dipanggil Arif ini menganggap besaran gaji yang diterima pegawai Perhutani, tidak sebanding dengan beban kerja.
Terkait tugas pengamanan hutan selama aksi ke Jakarta, tidak akan terdampak, karena sudah ada pengaturan oleh KPH Kebonharjo.
“Memang selama ini kesejahteraannya belum pantes lah. Maka temen – temen menuntut kenaikan kesejahteraan. Fokus aksi di kantor Kementerian BUMN. Lha selama kami meninggalkan area tugas, sementara dibackup rekan lainnya, jadi biar sama – sama jalan mas, “ terangnya.
Sementara itu, Wakil Administratur KPH Mantingan, Rofi Tri Kuncoro mengungkapkan dari total 270 pegawai, yang berdemo ke Jakarta sebanyak 90 personel. Guna menyiasati supaya tidak dimanfaatkan oleh pencuri kayu, tenaga yang semula berada di kantor, diterjunkan ke lapangan. Paling tidak siaga selama 2 hari kedepan.
Pihaknya tak bisa melarang karyawan menyampaikan pendapat di muka umum, karena bagian dari kebebasan berdemokrasi. Ia sebatas mengingatkan agar peserta aksi menjaga ketertiban dan tidak sampai menjurus anarkhis, selama demo berlangsung.
“Termasuk yang di kantor KPH ya turun ke lapangan, menggantikan tugas yang ke Jakarta. Mereka kembali Rabu dini hari, nanti kemungkinan aktivitas berjalan normal lagi Rabu siang besok. Kami yang tidak berangkat ya berharap, semoga kegiatan di Jakarta membuahkan hasil sesuai harapan, ujar Rofi.
Sebelumnya, bulan Agustus 2016 lalu, pegawai Perhutani se Indonesia pernah berdemo ke Kementerian BUMN di Jakarta. Salah satunya juga menyinggung masalah kesejahteraan. Karena belum ada tanda – tanda perbaikan, aksi serupa digelar dengan jumlah massa lebih besar.
