Jawab Kesimpangsiuran, Bupati Beberkan Waktu Penerimaan CPNS
Aktivitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Rembang.
Aktivitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Rembang.

Rembang – Warga menanyakan kapan Pemerintah Kabupaten Rembang menggelar seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari jalur umum.

Pertanyaan tersebut dilontarkan Tri, warga Kelurahan Sidowayah, Rembang saat talkshow Halo Bupati di Radio R2B, Senin malam (09/07).
Tri meminta kejelasan, karena belakangan muncul informasi simpang siur di tengah masyarakat, mengenai penerimaan CPNS.

“Kapan pak seleksi penerimaan CPNS digelar. Cuman ingin menanyakan itu saja, “ ujarnya melalui sambungan telefon (0295) 691945 ketika dialog interaktif.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz menanggapi pihaknya semula berencana mengadakan seleksi CPNS dari formasi umum pada tahun 2019 mendatang. Namun ketika berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mereka menyarankan untuk menggelar penerimaan pada tahun 2018 ini.

Yang jadi masalah, Pemkab Rembang belum menganggarkan penerimaan CPNS. Di Jawa Tengah sendiri terdapat sekira 8 – 10 daerah yang belum menyiapkan anggaran. Menurutnya, kalau penerimaan CPNS dilaksanakan mendekati akhir tahun, bisa saja dibiayai melalui APBD Perubahan tahun 2018.

Tapi jika berlangsung pada bulan Agustus mendatang, ia menyebutkan belum ada anggarannya, sehingga penerimaan CPNS dipastikan tahun 2019, sambil menunggu dana siap. Estimasi dana dihitung per kepala peserta, kemudian harus disetorkan dulu ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. Bupati juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya, apabila ada pihak – pihak yang menawarkan bisa meloloskan menjadi pegawai negeri.

“Masyarakat kan sering menerima iming – iming dari orang tidak bertanggung jawab. Bisa ini, bisa itu. Jangan sampai kena rayuan mereka, soalnya banyak yang kena tipu. Sistem penerimaan nanti serba online, jadi begitu peserta selesai mengerjakan soal, langsung dapat diketahui hasilnya. Nggak ada kong kalikong, apalagi harus setor uang, “ terangnya.

Abdul Hafidz membenarkan berdasarkan perhitungan selama tahun 2018 dan 2019, sekira 600 an pegawai memasuki masa pensiun. Kebutuhan pegawai yang mendesak dipenuhi sementara ini 367 orang, namun nantinya tetap menyesuaikan dengan kuota dari pusat. Paling banyak adalah tenaga guru dan tenaga kesehatan. (MJ – 81).

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *